Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

Penelitian ini mengkaji langkah-langkah pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia melalui sudut pandang hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Latar belakang utama dari kajian ini adalah kompleksitas serta dampak merugikan TPPU terhadap kestabilan perekonomian nasional, sehingga diperlukan regulasi yang kuat dan pendekatan multidisipliner untuk menanggulanginya. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berfokus pada analisis terhadap data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Analisis dilakukan terhadap peraturan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, POJK Nomor 12/POJK.01/2017, serta ketentuan pelaporan oleh profesi tertentu seperti notaris dan pelapor pelanggaran (whistleblower). Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia menetapkan pencegahan TPPU melalui pelaksanaan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD) oleh lembaga keuangan, serta kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan dan profesi tertentu, termasuk notaris. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, antara lain adanya konflik antara kewajiban pelaporan dan prinsip kerahasiaan profesi. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, keadilan, serta larangan terhadap unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi) menjadi dasar dalam menanggulangi praktik pencucian uang. Hukum syariah memandang pencucian uang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga pencegahannya diarahkan pada penguatan integritas, pengawasan terhadap transaksi, dan penerapan prinsip kehati-hatian. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya kolaborasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah guna membangun sistem pencegahan TPPU yang efektif dan berlandaskan integritas