Penerapan Sanksi pada Pembiayaan Ijarah di Baitul Maal Wat Tamwil Dana Mentari Muhammadiyah Kantor Layanan Pasar Pon Purwokerto (Analisis Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)

Abstract

Salah satu risiko dalam pembiayaan adalah risiko gagal bayar, yaitu kegagalan anggota dalam melunasi kewajibannya dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kontrak perjanjian. Untuk meminimalisir hal tersebut, sanksi harus diterapkan. Penerapan sanksi harus berdasarkan prinsip syariah yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah (LKS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian praktik penerapan sanksi pembiayaan Ijarah pada BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Muhammadiyah Pasar Pon Purwokerto dengan Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil pengumpulan data menggunakan subjek data hasil wawancara dan observasi, dimana data yang terkumpul akan dianalisis secara deduktif untuk memperoleh kejadian di lapangan kemudian diperoleh kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sanksi pembiayaan Ijarah pada BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Muhammadiyah Pasar Pon Purwokerto dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu sanksi teguran, sanksi surat penagihan, denda berupa infaq, surat teguran, dan penyitaan. jaminan. Penerapan denda berupa infaq sebesar 1% dari jumlah angsuran yang dibayarkan per bulan dikalikan per hari jika anggota melebihi batas pembayaran yang harus dibayar bagi anggota yang mampu yang dengan sengaja menunda pembayaran. Ketentuan denda berupa infaq bagi anggota cakap yang menunda dan melampaui tanggal jatuh tempo pembayaran telah dijelaskan dalam kontrak perikatan awal. Penerapan sanksi terhadap anggota kaya yang menunda pembayaran di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Muhammadiyah Pasar Pon Purwokerto telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000.